cover/don’t/the/to/glue/forget

Adik saya menyusun kalimat:

Don’t forget to cover the glue.

Namun sayangnya disalahkan karena jawaban yang benar menurut gurunya adalah:

Don’t forget to glue the cover.

Kalau kita analisis lebih lanjut, sebetulnya kedua jawaban di atas sah secara tata bahasa. Ini disebabkan karena kata “cover” dan “glue” bisa berfungsi ganda yaitu sebagai verba dan nomina. “cover” sebagai verba berarti menutup suatu benda dengan benda yang lain, dan “cover” sebagai nomina berarti sampul. “glue” sebagai verba berarti mengelem, dan “glue” sebagai nomina berarti lem. Terlebih lagi, keduanya sama-sama merupakan verba transitif yang menerima objek.

Jadi, “cover the glue” dan “glue the cover” sama-sama memiliki struktur “VERBA the NOMINA”.

Bagaimana dengan semantiknya? Struktur di atas juga dimiliki frasa seperti “fold the atmosphere” dan “eat the height”, walaupun kita bertanya-tanya apa maksudnya. Tapi “cover the glue” dan “glue the cover” tidak terlalu sulit untuk dipahami. Sebagai contoh, pada “cover the glue” kita bisa membayangkan lem yang tergeletak di atas meja, dan kita menutupinya dengan kertas agar tidak terlihat misalnya.

Ini adalah salah satu aspek menarik bahasa alami yaitu ambiguitas. Pada bahasa berbeda, fenomena yang ditemui akan berbeda. Sebagai contoh, kalimat yang sama di bahasa Indonesia akan menjadi “Jangan lupa mengelem sampulnya.”, sehingga kalau dibuat soal untuk menyusun kalimat dari “mengelem/lupa/sampulnya/jangan”, bisa diharapkan bahwa jawaban dari murid-murid hanyalah satu. (”mengelem”? “melem”?)

Walaupun begitu, kalau kita berpikir lebih jauh lagi akan muncul hal-hal menarik lain. Sebagai contoh, kalau “Jangan” adalah nama orang maka “Jangan lupa mengelem sampulnya” bisa diinterpretasikan dengan arti yang benar-benar beda (”Si Jangan lupa mengelem sampulnya”). Di sini, “jangan” kita pahami sebagai nomina. Lalu, kalau kita asumsikan “Lupa” juga nama orang, maka “Lupa mengelem sampulnya Jangan” tentu juga kalimat lengkap yang sah (”Si Lupa mengelem sampulnya Si Jangan”).

Dalam bidang pemrosesan bahasa alami, kita harus berurusan dengan banyak ambiguitas seperti ini. Kalau guru yang manusia saja bisa gagal mengenali bahwa kalimat yang dibuat adik saya adalah kalimat valid, bisa dibayangkan repotnya sistem komputer yang harus berurusan dengan hal ini.

Saya sudah lama tidak menulis di sini… Ah, rasanya malah seperti sudah kehilangan sense menulis dengan Bahasa Ibu. Tapi ada satu panggilan yang mengharuskan saya buka suara, kewajiban seorang warga negara bertanggung jawab agar bangsanya tidak mengambil langkah-langkah salah.

Pagi ini saat membuka situs social not-working Facebook, saya jadi tahu tentang eksistensi rancangan pemerintah yang baunya sangat amis. Rancangan Peraturan Menteri (RPM) PER/M/KOMINFO/2/2010 dari Menkominfo ini sepertinya bertujuan untuk mengatur konten Internet apa yang pantas dan tidak. Ya, “sepertinya”, karena ini yang saya tangkap dari membaca artikel-artikel terkait, sedangkan saya sendiri belum mempelajari secara telaten dokumen 15 halaman aslinya (jangan terlalu percaya apa kata orang lain kan?).

Bagi yang setuju dengan RPM ini atau yang merasa bahwa RPM ini adalah perubahan ke arah yang lebih bagus, baca sampai akhir agar kamu tidak ditipu pemerintah!

Isi rancangan aturannya

Dari pemindaian sekilas, sepertinya substansi rancangan aturan tersebut ada di bab 2. Jadi mari kita tilik beberapa:

Pasal 3

Penyelenggara dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Konten yang menurut peraturan perundang-undangan merupakan:
a. Konten pornografi;
b. Konten lain yang menurut hukum tergolong sebagai Konten yang melanggar kesusilaan.

Pasal 5

Penyelenggara dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Konten yang mengandung muatan mengenai tindakan yang merendahkan keadaan dan kemampuan fisik, intelektual, pelayanan, kecakapan, dan aspek fisik maupun non fisik lain dari suatu pihak.

Pasal 6

… dilarang … berita bohong dan menyesatkan … penghinaan dan/atau menyatakan informasi yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta mengenai suatu suku, agama, ras, atau golongan …

Analisis

Dari pasal-pasal di atas jelas bahwa pemerintah ingin mengendalikan apa yang bisa dilihat warganya di Internet. Salah satu masalah utama dalam sensor skala besar seperti ini adalah definisi apa yang pantas dan tidak.

Sebagai contoh, membahas pasal 3 mengenai pornografi dan kesusilaan akan panjang karena pada ujungnya akan menjadi diskusi apa definisi pornografi dan sebagainya yang waktu itu mencuat seiring dengan pembahasan rancangan undang-undang anti pornografi. Mungkin ada orang tua yang risih kalau melihat anaknya menonton film dengan adegan di pantai, sedangkan keluarga lain bisa menontonnya santai-santai saja (Karena keluarga nomor 2 ini juga kalau ke pantai ya berpakaian seperti itu). Ini tidak berarti bahwa keluarga nomor 2 ini tidak memiliki batasan moral dan kesusilaan. Kita bisa cukup yakin misalnya bahwa orang tua di keluarga nomor 2 ini tentu tidak akan senang kalau anaknya mengajak teman-temannya main ke rumah untuk menonton bareng video porno! (Ehm, rekursif, tapi tahu kan maksudnya?)

Dengan kata lain, setiap orang punya batasan sendiri mengenai konten apa yang wajar dan tidak. Sebagai contoh, mungkin keluarga nomor 1 di atas menganggap bahwa orang-orang di pantai dengan bikini sudah termasuk porno, walau keluarga nomor 2 menganggapnya wajar pada situasi tersebut. Membiarkan pemerintah menyamaratakan semua warganya dan mengatur standar mengenai hal ini, apalagi di negara multikultur dan multireligi seperti Indonesia, akan sangat merugikan banyak pihak.

Kontrol memang perlu, tapi kontrol terhadap hal ini silahkan dilakukan oleh individual terhadap dirinya sendiri dan terhadap anak-anaknya yang masih perlu bimbingan. Hanya orang brengsek yang ingin mencekoki standar moralnya ke aktivitas berinternet tetangganya, dan hanya orang tua malas yang mendelegasikan pantauan anak ke pemerintah. Keduanya berimbas buruk pada banyak pihak.

Mengenai pasal 5, saya sudah mencoba membacanya berulang-ulang karena tidak percaya akan isinya. Kalau suatu menteri berbuat bodoh, lalu saya menulis “Keputusan Pak X sangat bodoh”, apa itu berarti merendahkan kemampuan intelektual dari menteri tersebut? Ini bisa digunakan sebagai sensor pemerintah terhadap materi yang dianggap menentang status quo. Lalu kalau saya menulis postingan blog yang menjelaskan panjang lebar tentang buruknya suatu servis rumah sakit (ehm), apa itu berarti merendahkan pelayanan suatu pihak sehingga bisa diblok? Lalu di mana kebebasan berbicara dan berpendapat? Tolong seseorang beritahu bahwa saya salah menginterpretasikan pasal ini dan bahwa maksud yang sebenarnya lebih masuk akal.

Pasal 6 berhubungan dengan postingan nonfaktual, dan penghinaan terhadap SARA. Yang jadi masalah, kalau pemerintah diberi wewenang mengatur fakta, maka merekalah yang akan menciptakan realita versi mereka sendiri. Di China yang menggunakan sensor pemerintah besar-besaran, situs-situs yang berhubungan dengan pembantaian Tiananmen diblokir sehingga masyarakat jadi tidak tahu sejarah bangsanya sendiri.

Bagaimana dengan penghinaan yang berhubungan dengan agama? Apakah ajaran Islam yang menganggap Yesus “hanya” nabi merupakan penghinaan bagi penganut agama Kristen? Bagaimana dengan tulisan agama lain yang tidak mengakui bahwa nabi Muhammad saw adalah nabi? Bisakah itu dianggap penghinaan bagi agama Islam? Bagaimana kalau misalnya ada penelitian ilmiah bahwa rata-rata IQ orang Kalimantan lebih tinggi secara signifikan dari orang Jawa, dan berbagai diskusi dan opini online yang muncul dari topik tersebut? Apa itu bisa dianggap SARA dan diblok, karena misalnya pemerintah fobik bahwa nanti orang Kalimantan akan lebih dipercaya untuk menangani pemerintahan? Kita harus belajar mengakui dan menerima perbedaan dengan kepala dingin, bukan dengan pemblokiran terhadap tulisan-tulisan yang sensitif. Memang pastinya ada tulisan-tulisan SARA murahan yang tidak bersubstansi dan hanya ingin memanas-manasi pihak terkait, tapi kita sudah cukup dewasa untuk tidak terpancing semudah itu. Jadi tidak pemerintah, terima kasih, tapi jangan perlakukan kita bagai anak kecil dan mengatur apa yang boleh dilihat dan tidak.

Sikap

Tidak akan ada hal baik yang keluar dari pasal-pasal di atas. Dengan mengusung topik seperti pornografi, pemerintah akan berdalih bahwa ini semua dilakukan demi menjunjung tinggi moral bangsa, demi melindungi generasi muda. Padahal pemerintah sama sekali tidak peduli dengan pornografi, karena sebenarnya yang ditarget adalah kendali atas arus informasi di Internet.

Para blogger dan banyak pengguna Internet lainnya khawatir bahwa RPM ini akan mengekang kebebasan berkespresi mereka. Ini bukan ketakutan yang tidak beralasan, karena ini memang terjadi di negara-negara yang memberlakukan sensor Internet seperti China. Humas Kemenkominfo Gatot S Dewo Broto memberikan komentar yang kelewat… ehm… cerdas:

“Yang dibidik bukanlah bloger [SIC... Atau memang ejaan Indonesia?] atau media atau facebookers. Yang kami bidik adalah penyelenggara internet,”

Dengan kata lain, pemerintah bisa mengkompilasi daftar situs-situs dan URL terlarang agar diblok oleh ISP (penyelenggara Internet). Kalau ISP tidak nurut, maka ISP tersebut bisa dijerat hukum.

Tapi apa yang terjadi kalau ISP nurut dan memblok situs tersebut? (dan kalau sudah jadi hukum, maka berarti mereka harus nurut) Tentunya semua orang Indonesia jadi tidak bisa mengakses situs yang diblok, yang pastinya termasuk postingan blog yang tidak disukai pemerintah. Apa ini tidak berarti bahwa yang dibidik adalah blogger? Pak Gatot yang sangat amat terhormat terlalu cerdas sampai-sampai saya tidak bisa mengikuti jalan berpikirnya.

Tidak hanya para penulis dan pemikir, pengguna malas yang kerjaannya hanya mengkonsumsi media pun patut khawatir akan RPM ini. China misalnya memblok YouTube dan Facebook, tentunya karena situs-situs tersebut isinya tidak bisa dikendalikan pemerintah sehingga berpotensi berisi materi yang tidak disukai pemerintah. Bagi pelajar dan akademisi, bayangkan kalau generasi mendatang tidak bisa mengakses sejarah yang kita semua tahu saat ini. Apakah itu tidak mengerikan?

Pak Gatot lebih lagi mengatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana bagi orang seperti blogger yang menulis hal kontroversial. Tidak ada hukuman pidana, tapi tulisannya tidak bisa dilihat siapapun karena diblok. Sepertinya pemerintah sama sekali tidak sadar bahwa yang kita semua permasalahkan adalah kebebasan berbicara dan mengakses informasi! Penulis sejati lebih memilih dipenjara asal tulisannya bisa dibaca orang.

Lalu, kalau selain pemblokiran bertarget berupa list alamat spesifik, pemerintah juga menggunakan algoritma-algoritma otomatis, maka akan lebih banyak lagi situs-situs sah yang bisa terblokir. Sebagai contoh, di jaringan Internet suatu universitas di Indonesia (bukan Universitas Indonesia), mereka memblokir akses berdasarkan keyword yang ada di alamat situsnya untuk mencegah akses ke pornografi. Salah satu keyword yang diblokir adalah “woman”, dan karenanya saya tidak bisa membaca artikel tentang demografi pengguna Linux wanita!!! Yang lucu, mereka tidak memfilter keyword “man”, “men”, “male”, dan sejenisnya, suatu diskriminasi blak-blakan (cewek (dan cowok yang suka cowok) boleh bebas menikmati pr0n?!?). Tentunya mereka juga tidak memfilter 女の子, 女, dan sebagainya juga yang berarti “wanita”/”perempuan” dalam bahasa lain (dalam hal ini Jepang), yang sekali lagi menunjukkan kurang bergunanya sistem pemblokiran otomatis. Orang yang memang mencari hal yang diblok bisa menemukan alternatifnya (keyword/situs bahasa non-Inggris dan non-Indonesia, web proxy, dsb.), sedangkan orang yang berusaha mencari informasi bermanfaat malah yang akan direpotkan.

Sekali lagi, kita sebagai manusia berakal dan bertanggung jawab memang perlu memilah-milah mana konten yang baik dan tidak. Namun yang ada hanyalah bencana kalau tugas tersebut diserahkan pada pemerintah. Pemerintah jangan boleh diberi hak ikut campur untuk mengatur apa yang boleh kita lihat, apa yang boleh anak-anak kita lihat. Sekali pemerintah diberi sedikit wewenang di bidang ini, maka dia akan memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk kepentingan yang berkuasa.

Mungkin banyak rakyat awam yang berargumen bahwa anak-anak perlu dilindungi dari pornografi Internet. Tapi sekali lagi di sini saya beri peringatan bahwa itu hanyalah taktik pemerintah agar peraturan ini bisa lolos dengan mengatasnamakan moral dan kesusilaan, walaupun yang diincar sebenarnya adalah pengekangan informasi.

Bagi orang tua atau misalnya institusi pendidikan yang ingin melindungi anaknya dari konten yang dianggap tidak pantas, silahkan menginstall software-software filter di rumah tangga atau institusinya masing-masing. Orang tua yang mempercayakan tugas menjaga anak pada pemerintah sama saja melalaikan tanggung jawabnya dengan ongkos yang sangat besar bagi seluruh bangsa.

Bonus

Agar fair, saya sertakan di sini satu hal baik di rancangan undang-undang tersebut. Ini adalah Bab 2 Pasal 7a, yang mengatakan bahwa muatan privasi orang lain tidak boleh dimuat di Internet. Sebut saja misalnya UGM (mungkin hanya fakultas saya) yang pernah ceroboh memposting IPK mahasiswanya di alamat yang bisa diakses publik. Sebagai contoh lain, tentunya orang tua tidak ingin situs sekolah mereka memposting seenaknya data nama anak, nama orang tua, beserta tempat tinggalnya (untuk apa orang random tahu?).

Tapi sekali lagi, caranya bukan dengan menyuruh ISP memblokir situs yang dianggap bermasalah. Ini adalah masalah antara orang yang privasinya dilanggar dan pihak yang melanggar, jadi kenapa ISP perlu direpotkan? Yang diperlukan adalah jaminan hukum bahwa kita bisa meminta bantuan pemerintah agar pihak yang bersangkutan menghapus informasi pribadi tersebut dari Internet dan mengganti rugi.

PS: Memang sampai saat ini belum ada ya hukum mengenai penyebaran informasi pribadi orang lain, khususnya di Internet?

Penutup

Australia juga akhir-akhir ini berusaha menerapkan filter Internet sejenis, yang tentu saja ditentang oleh banyak masyarakat dan institusi dan menarik perhatian internasional. Karena pemerintah Indonesia mulai berulah di bidang ini, semoga kita bisa beraksi dan menunjukkan bahwa negara kita tidak berada di garda terdepan kebodohan, bahwa kita bisa lebih baik dari Australia.

Bagaimana pendapat teman-teman tentang isu ini? Lalu untuk membantu, tolong posting link-link lain yang berhubungan dengan topik ini di komentar!

FractalSharp adalah program eksplorasi fraktal yang dikembangkan dengan dana penelitian PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) DIKTI tahun 2005. Tim pengembangnya adalah Agro Rachmatullah (saya selaku ketua pelaksana), Wijaya Adhi Surya, Danik Juliastuti, Iqbal Miftahul Ilmi, dan Ahmad Dian Safira yang kesemuanya mahasiswa Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada.

Dari segi rekayasa perangkat lunak, saya rasa ini salah satu program paling besar dan kompleks yang pernah saya buat. Tentunya mereka yang ingin mempelajari matematika maupun pemrograman fraktal akan bisa banyak belajar dari FractalSharp. Namun mereka yang tertarik dengan pengembangan berbasis OOP pun bisa belajar dari kode sumber program ini, karena saya rasa modularisasi dan perancangan kelas-kelasnya cukup elegan.

Kekurangan paling telak yang saya rasakan sekarang adalah tidak ada dokumentasi bagi para pemrogram yang ingin membuat add-onnya maupun bagi para pemrogram yang ingin mempelajari arsitekturnya secara keseluruhan. Jadi silahkan ngoprek sendiri kalau memang minat.

Untuk informasi lebih lanjut, termasuk manual (banyak screenshot indah) dan link download program maupun kode sumbernya, silahkan kunjungi situs lamanya.

Saya membuat post ini untuk menyediakan dokumen-dokumen tambahannya, yaitu laporan akhir dan presentasi akhir FractalSharp. Semoga bisa menjadi referensi berguna.

Dulu waktu Wikipedia dibuat, belum ada lisensi Creative Commons sehingga digunakanlah lisensi GFDL. Namun pada kenyataannya GFDL dibuat untuk manual atau dokumentasi software. CC yang dibuat lebih untuk berbagi media dan karya seni maupun tulisan memiliki beberapa keuntungan:

• Lisensinya lebih pendek dan mudah dipahami. Dengan kata lain, nggak njelimet.
• GFDL secara politis terkait erat dengan ideologi Free Software Foundation dan entitas GNU. Bahkan lisensi tersebut memuat pendahuluan ideologis di awal. Ini bukanlah sesuatu yang buruk, namun tentu saja bukan sesuatu yang mutlak diperlukan dalam kasus Wikipedia. Orang yang ingin menulis di Wikipedia idealnya bisa langsung berkontribusi, tanpa ada beban mental bahwa dia mendukung suatu gerakan atau ideologi tertentu yang tidak menangani operasional Wikipedia.
• Dikatakan bahwa pendistribusian karya GFDL perlu disertai lisensi penuhnya. Jadi misalnya saya memprint satu artikel Wikipedia untuk dibagi-bagi ke teman, menurut aturannya saya juga harus menyertakan lisensi penuhnya di setiap salinan tersebut. Ini sangat tidak praktis.
• Saat ini banyak karya seperti buku yang ditulis dengan lisensi CC, dan penulis yang ingin menggunakan isi Wikipedia misalnya gambar di dalamnya perlu berkutat dengan isu kompleks seperti lisensi ganda karena memang ada rintangan dari GDFL yang mengharuskannya. Ini bisa menghambat laju kolaborasi.

Keduanya, baik GDFL maupun CC, merupakan lisensi bebas. Hanya saja, untuk ke depannya sepertinya memilih CC untuk Wikipedia akan bisa lebih memudahkan kolaborasi antara proyek-proyek bebas lainnya.

Kalau kamu memiliki minimal 25 edit sebelum 15 Maret, saat login seharusnya kamu akan menemui link untuk votingnya. Kalau kamu menggunakan Wikipedia Indonesia dan tidak bisa menemukan linknya, coba lewat sini. Saya pribadi sudah menggunakan lisensi CC untuk hal-hal yang saya tulis sejak masa kuliah. Saya juga memiliki edit yang cukup di Wikipedia Indonesia, sehingga sudah memvoting untuk mendukung perubahan lisensi ini.

Ayo para Wikipediawan dan Wikipediawati, ikut voting juga! Jangan golput ya

Ketua PLN Jawa Tengah Joko Suranditno mengatakan, “Kita sudah punya program yang disebut orang sebagai mati bergilir. Namun sebetulnya nama program itu adalah Jam Bumi PLN.” Di Jawa Tengah program tersebut ternyata sudah berjalan cukup lama, dengan tiap daerah dimatikan kurang lebih dua kali setiap bulannya. Matinya pun tidak hanya satu jam, tapi bisa sampai lebih dari 5 jam. “Ini inisiatif dari kami untuk menyelamatkan bumi,” ujarnya.

Usaha tersebut pernah mendapat acungan jempol dari Presiden SBY, “Ini membuktikan bahwa pemerintah kita berada di garda terdepan dalam usaha kepedulian lingkungan.” Pemerintah Australia pun katanya sudah mulai mempelajari pratek yang dilakukan PLN ini untuk diterapkan di negaranya. “Respons masyarakat terhadap event-event semacam Earth Hour di Australia sangatlah bagus. Saya kira masyarakat kita juga akan sangat antusias jika diberlakukan pemadaman listrik secara berkala,” kata salah satu anggota parlemen Australia Michael Worth.

PLN Jawa Tengah bahkan berencana akan lebih agresif lagi. “Pada roadmap kami, di tahun 2010 nanti rencananya akan ada 4 pemadaman setiap bulannya. Kalau segala sesuatunya berjalan lancar, kita bisa mencapai 8 pemadaman per bulan di tahun 2015.” Presiden Amerika Serikat Barrack Obama pun sempat geleng-geleng mengetahui ada negara yang rencananya sudah sebegitu maju di bidang kepedulian lingkungan ini. “Waktu saya di Menteng dulu, listriknya selalu nyala. Ternyata Indonesia sudah maju pesat semenjak saya tinggal,” ujarnya.

Saat Joko Suranditno ditanya apakah PLN tidak takut kehilangan pelanggannya, dia menjawab dengan tegas “Kita kan monopoli. Memangnya mereka mau pindah ke mana untuk keperluan listriknya? Percayalah, yang kita lakukan adalah yang terbaik.” Dia lanjut mengatakan bahwa sudah kewajiban negara untuk mendidik rakyatnya. “Masyarakat kita itu masih bodoh. Coba saja lihat, mereka selalu membuang sampah sembarangan. Melalui Jam Bumi PLN ini kami ingin mengajarkan kepada masyarakat bahwa kita harus peduli lingkungan,” ujarnya sambil membuang putung rokoknya ke luar jendela.

Sejumlah LSM menghimbau masyarakat untuk bertindak bijak di Earth Hour 2009 ini. “Dengan memadamkan listrik secara sukarela, PLN bisa secara sembrono menyimpulkan bahwa kita suka mati lampu. Ini jelas akan diikuti oleh meningkatnya frekuensi pemadaman bergilir,” kata Ana Cendarawati ketua LSM perlindungan hak konsumen. “Vote for the consumer. Nyalakan alat-alat listrik kalian secara berlebih pada Earth Hour. Itu cara untuk menunjukkan pada PLN bahwa kita benci mati lampu.”

PS: Masih berhubungan dengan lingkungan, silahkan baca puisi-puisi lingkungan karya beberapa penyanyi Jepang

Tadi baru nelfon 147 dan nanyain apa di daerahku (Purwokerto Jawa Tengah, dan nyambungnya ke Semarang sana) juga ada program seperti itu. Katanya tidak. Terus mereka juga tidak tahu apa dalam jangka waktu dekat akan diadakan promosi yang sama untuk daerah ini.

Ayo dong Telkom…

Contoh lain adalah “korek kuping” yang memang merupakan frasa verba pada kalimat seperti “Korek kuping dulu sana!” Tapi artinya juga bisa nomina yang di bahasa Inggris adalah “cotton buds”, sebagaimana pada kalimat “Korek kupingnya gede-gede.” Yang dipakai bukan “pengorek kuping”.

Jika kita membolehkan konstruksi ini digunakan secara umum, maka kita akan punya “jaga gawang” dan bukannya “penjaga gawang”, “bunuh berantai” untuk “pembunuh berantai”, dan “masak Jepang” untuk “masakan Jepang”. Tidakkah kamu pikir itu ide yang cukup menarik? Kita bisa menghemat penulisan penominalisasi seperti “pe-” (tarik -> penarik) dan “-an” (makan -> makanan) :).

- Oleh Agro, tulis utama di Agronesia.

Nick gave a handful of potato chips to the dog who was sniffing around the picnic tables.

Nick memberi sejumlah keripik kentak ke anjing yang sedang mengendus-endus di sekitar meja-meja piknik.

Di lain pihak, di bahasa Jepang klausa subordinatnya bentuknya sama seperti klausa bebas:

Artinya, pada bahasa Indonesia dan Inggris klausa yang digarisbahawahi tidak bisa berdiri sebagai kalimat utuh, namun klausa yang digarisbawahi pada contoh kalimat bahasa Jepang di atas bisa.

Dalam konsistensi struktur pendeskripsian nomina, yang tidak konsisten adalah bahasa Inggris. Lihat ketiga contoh berikut mengenai penggunaan adjektiva untuk menerangkan nomina pada 3 bahasa ini:

blue book (MENERANGKAN DITERANGKAN)

buku biru (D M)

青い本
aoi hon (M D)

Kita bisa melihat bahwa dengan klausa subordinat, bahasa Inggris malah berganti menjadi D M padahal yang lain tetap.

Hal terakhir yang menarik adalah bahwa klausa subordinat bahasa Indonesia di atas ternyata bisa menjadi frasa nomina tanpa perubahan apapun!

Bener nggak ya analisisnya?

indonesian_word_list.zip (103 KB, 36203 kata)

Datanya adalah dari kamus bahasa Indonesia untuk OpenOffice.org dan saya mendapatkannya dari saudara Benitius Brevoort. Saya sudah sejak lama mencarinya, untuk program saya WordFinder yang digunakan untuk mencari nemonik. Unuk kata-kata bahasa Inggris, saya tinggal menggunakan fasilitas regex di Stardict.

Semoga berguna.

Aku telah mengunduh Firefox 3 yang baru keluar! Ayo unduh juga, dan untuk merayakannya coba lakukan hal-hal berikut:

1. Main JavaScript Mario

Permainan 2d klasik, tapi sekarang menggunakan JavaScript! Dia tidak saklek dengan versi aslinya karena kita bisa balik mundur ke belakang. Main!

2. Main Canvascape - Game JavaScript seperti Doom

Tiruan dari game FPS klasik, lagi-lagi menggunakan JavaScript. Tidak ada monster, hanya berjalan dan melompat. Main!

3. Lihat demo pustaka grafis Processing

Kalau kamu pemrogram JS dan ingin bermain-main dengan pustaka grafis, cobalah Processing. Ya, namanya payah, tapi demonya keren. Lihat!

4. Jalankan tes Acid3

Acid3 mentes kemampuan CSS, JavaScript, dan teknologi standar web lainnya pada browser kita. Bayi kita FF3 belum bisa melewati semua tesnya, tapi coba saja. (nilainya 71/100)

5-10. Tanya-tanya mbah Google

Tes 1-3 semua menggunakan elemen HTML canvas di mana kita bisa memanipulasi pikselnya menggunakan JavaScript. Lakukan pencarian dengan kata kunci JavaScript dan canvas untuk mencari hal-hal menarik lainnya.

JavaScript adalah bahasa pemrograman kuda hitam favoritku…